Presiden

NAMA PRESIDEN DAN NAMA KABINET

Setelah sekian lama negara Republik Indonesia dari pertama kali merdeka sampai saat sudah ada 7 tujuh kali pergantian Presiden . Berikut adalah daftar nama Presiden Indonesia dan nama Kabinet nya ;

1.             Presiden : Ir. Soekarno ( 1945 – 1967 )

Terhitung ada 28 (dua puluh delapan) kabinet pada era Presiden Soekarno, berikut daftar lengkapnya.

1.      Kabinet Presidensil ; Masa Kerja : 2 September 1945 – 14 November 1945

2.      Kabinet Sjahrir I ; Masa Kerja : 14 November 1945 – 12 Maret 1946

3.      Kabinet Sjahrir II ; Masa Kerja : 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946

4.      Kabinet Sjahrir III ; Masa Kerja : 2 Oktober 1946 – 3 Juli 1947

5.      Kabinet Amir Syarifudin I ; Masa Kerja : 3 Juli 1947- 11 November 1947

6.      Kabinet Amir Syarifudin II ; Masa Kerja : 11 November 1947 – 29 Januari 1948

7.      Kabinet Hatta I ; Masa Kerja : 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949

8.      Kabinet Darurat ; Masa Kerja : 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949

9.      Kabinet Hatta II ; Masa Kerja : 4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949

10.  Kabinet RIS ; Masa Kerja : 20 Desember 1949 – 6 September 1950

11.  Kabinet Susanto ; Masa Kerja : 20 Desember 1949 – 21 Januari 1950

12.  Kabinet Halim ; Masa Kerja : 21 Januari 1950 – 6 September 1950

13.  Kabinet Natsir ; Masa Kerja : 6 September 1950 – 27 April 1951

14.  Kabinet Sukiman-Suwirjo ; Masa Kerja : 27 April 1951 – 3 April 1952

15.  Kabinet Wilopo ; Masa Kerja : 3 April 1952 – 30 Juli 1953

16.  Kabinet Ali Sastroamidjojo I ; Masa Kerja : 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955

17.  Kabinet Baharuddin Harahap ; Masa Kerja : 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956

18.  Kabinet Ali Sastroamidjojo II ; Masa Kerja : 24 Maret 1956 – 9 April 1957

19.  Kabinet Karya / Kabinet Djuanda ; Masa Kerja : 24 Maret 1956 – 9 April 1957

20.  Kabinet Kerja I ; Masa Kerja : 10 Juli 1959 – 18 Februari 1960

21.  Kabinet Kerja II ; Masa Kerja : 18 Februari 1960 – 6 Maret 1962

22.  Kabinet Kerja III ; Masa Kerja : 6 Maret 1962 – 13 November 1963

23.  Kabinet Kerja IV ; Masa Kerja : 13 November 1963 – 27 Agustus 1964

24.  Kabinet Dwikora I ; Masa Kerja : 27 Agustus 1964 – 22 Februari 1966

25.  Kabinet Dwikora II ; Masa Kerja : 22 Februari 1966 – 28 Maret 1966

26.  Kabinet Dwikora II ; Masa Kerja : 28 Maret 1966 – 25 Juli 1966

27.  Kabinet Ampera I ; Masa Kerja : 25 Juli 1966 – 17 Oktober 1967

28.  Kabinet Ampera II ; Masa Kerja : 17 Oktober 1967 – 6 Juni 1968

2.             Presiden : Jend. Soeharto ( 1967-1998 ) 

Selama memerintah tercatat ada beberapa kabinet pada era Presiden Soeharto

1.      Kabinet Pembangunan I ; Masa Kerja : 6 Juni 1968 – 28 Maret 1973

2.      Kabinet Pemabangunan II ; Masa Kerja : 28 Maret 1973 – 29 Maret 1978

3.      Kabinet Pembangunan III ; Masa Kerja : 29 Maret 1978 – 19 Maret 1983

4.      Kabinet Pemabngunan IV ; Masa Kerja : 19 Maret 1983 – 23 Maret 1988

5.      Kabinet Pembangunan V ; Masa Kerja : 23 Maret 1988 – 17 Maret 1993

6.      Kabinet Pembangunan VI ; Masa Kerja : 17 Maret 1993 – 14 Maret 1998

7.      Kabinet Pembangunan VII ; Masa Kerja : 14 Maret 1998 – 21 Mei 1998

3.             Presiden : Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie ( 1998-1999 ) 

Kabinet Reformasi Pembangunan ; Masa Kerja : 21 Mei 1998 – 26 Oktober 1999

4.             Presiden : KH. Abdurrahman Wahid ( 1999-2001 )

Kabinet Persatuan Nasional ; Masa Kerja : 6 Oktober 1999 – 9 Agustus 2001

5.             Presiden : Megawati Soekarnoputri ( 2000-2004 )

Kabinet Gotong Royong ; Masa Kerja : 9 Agustus 2001 – 21 Oktober 2004

6.             Presiden : Jend. (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Presiden pertama yang dipilih rakyat secara langsung.

1.       Kabinet Indonesia Bersatu I ; Masa Kerja : 21 Oktober 2004 – 22 Oktober 2009

2.      Kabinet Indonesia Bersatu II ; Masa Kerja : 22 Oktober 2009 – 27 Oktober 2014

7.             Presiden : Ir. Joko Widodo (2014-2019)

Kabinet Kerja ; Masa Kerja : 27 Oktober 2014 – sekarang tulisan ini dibuat

NAMA KEMENTERIAN DAN TUGASNYA

NO	Kementrian Koordinator	Nama Kementrian	Tugasnya
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
		Kementerian Luar Negeri	Menteri Luar Negeri Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.
		Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara
		Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
		Menteri Sekretaris Negara	Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
		Badan Intelijen Negara	Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.
		Tentara Nasional Indonesia	Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
		Kepolisian Negara Republik Indonesia	memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
		Lembaga Sandi Negara	Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Badan Koordinasi Keamanan Laut	Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia		Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian
		Kementerian Keuangan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian
		Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
		Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara
		Kementerian Tenaga Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara
		Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara
		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
		Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
		Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
		Kementerian Sosial	Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
		Kementerian Agama	Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara
		Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemuda dan olahraga.
		Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara
		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
		Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia		Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan sumber daya
		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi, dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara
		Kementerian Perhubungan	Kementrian perhubungan merupakan kementrian dalam pemerintahan yang mengurusi transportasi (perhubungan) ruang lingkup kewajibanya meliputi penyediaan jasa,sarana perhubungan pemeliharaan dan peningkatan kwalitas guna kesejahteraan masyarakat.
		Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan, dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan, dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara
		Kementerian Pariwisata	Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara
		Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara

IDENTIFIKASI TUGAS DAN FUNGSI DARI

LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN